MPBA

KENAIKAN HARGA BERAS DI TINJAU DARI PRODUKSI PADI MENURUN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Disusun oleh:

WIDI RUDINI

A210090200

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

DAFTAR ISI

 

 

 

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………….          i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….      viii

MATRIK PENELITIAN ………………………………………………………………………        ix

BAB  I   PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah ………………………………………………………..         1

B. Identifikasi Masalah………………………………………………………………         5

C. Pembatasan Masalah………………………………………………………………         5

D.Rumusan Masalah………………………………………………………………….         5

E. Tujuan Penelitia……………………………………………………………       6

  1.  Manfaat Penelitian………………………………………………………………..         6

BAB II   LANDASAN TEORI

A.Tinjauan Pustaka……………………………………………………………………         7

B. Penelitian Relevan…………………………………………………………………       11

C. Hipotesis Penelitian ………………………………………………………………       12

BAB III  METODE PENELITIAN

A.Tempat dan Waktu Penelitian …………………………………………………       13

B. ObyekJenis Penelitian…………………………………………………………….       13

C. Populasi, Sampel dan Sampling……………………………………………….       14

D.Variabel Penelitian ………………………………………………………………..       15

E. Sumber Data…………………………………………………………………………      16

  1. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………….     17

G.Teknik Uji Persyaratan Analisis……………………………………………….       18

H.Teknik Analisis Data…………………………………………………….     19

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………..       20

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian : Kenaikan harga beras ditinjau dari produksi padi menurun dan kebijakan pemerintah
Rumusan masalah : 1. Apakah ada pengaruh produksi padi menurun terhadap kenaikan harga beras?

2. Apakah ada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga beras?

3. Apakah ada  pengaruh produksi padi menurun dan kebijakan pemerintah secara bersama terhadap kenaikan harga beras?

Refrensi Buku:

  1. Pengantar ilmu ekonomi

Hipotesis:1. Ada pengaruh yang signifikan antara produksi padi menurun terhadap kenaikan harga beras

2. Ada pengaruh yang signifikan antara Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga beras

3. Ada Pengaruh yang signifikan antara produksi padi menurun dan Kebijakan pemerintah secara bersama terhadap kenaikan harga beras

Variabel

Indikator Variabel

Data yang akan digali

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Analisa Data

Kenaikan harga beras (Y)  Dokumentasi

  1. Uji Instrumen
  • § Uji validitas
  • § Uji realibilitas
  1. Uji Prasyarat
  • § Uji Normalitas
  • § Uji linearitas
  1. Teknik analisis data
  • § Analisis Regresi Ganda
  1. Uji hipotesis
  • § Uji F
  • § Uji t
  1. Sumbangan efektif dan sumbangan relative.

Produksi padi menurun (X1)

  1. Menilai dan menaksir padi yang akan di panen
    1. Mengenal jenis-jenis padi
    2. Cara penilaian
    3. Mutu padi yang baik

Penilaian produksi padiDokumentasiKebijakan pemerintah (X2)

  1. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam masalah pangan(beras)

 

Kebijakan yang akan diambil pemerintah apabila harga beras naikDokumentasi

KENAIKAN HARGA BERAS DI TINJAU DARI PRODUKSI PADI MENURUN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

  1. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kenaikan harga beras pada 1-2 bulan terakhir mulai mendapat sorotan. Sebagaimana yang diketahui, harga beras rata-rata pertengahan Januari 2010 dibandingkan harga rata-rata Desember 2009 naik 5,6 persen. Sedangkan, harga beras termurah naik 5,9 persen. Jika dibandingkan rata-rata harga tiga bulanan, harga beras umum naik 8,5 persen dan beras termurah naik 7,9 persen.

Hal yang selalu terjadi pada bulan Desember-Januari adalah produksi sedikit menurun yang menyebabkan terjadi kenaikan harga beras. Dan, kenaikan harga pun masih di bawah ambang batas toleransi, yakni masih di bawah 25 persen. Sebagaimana diketahui, ketika harga beras mencapai kenaikan 25 persen atau lebih, itu adalah sinyal bagi pemerintah untuk melakukan operasi pasar beras dengan menyuplai ke pasar cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Berdasarkan latar belakang di atas sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa produksi padi dan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam kenaikan harga beras. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat judul “kenaikan harga beras ditinjau dari produksi padi menurun dan kebijakan pemerintah”.

  1. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya kenaikan harga beras dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor dari alam dan faktor dari luar manusia. Beberapa faktor yang berasal dari alam diantaranya yaitu curah hujan, angin, dan bencana alam. Sedangkan faktor yang berasal dari manusia diataranya yaitu spekulasi kenaikan harga pupuk, hambatan trasportasi, stok petani, penggilingan dan pedagang relative menipis, produksi padi menurun dan kebijakan pemerintah.

  1. Pembatasan  Masalah

Untuk bisa menjangkau dan menyelesaikan secara keseluruhan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang mampu memfokuskan masalah itu, sehingga menjadi jelas kesenjangan dan permasalahanya dan bisa dicari jalan keluarnya. Dari objek penelitian ini dibatasi pada:

  1. produksi padi menurun

2. kebijakan pemerintah

D.   Perumusan Masalah

  1. Apakah ada pengaruh produksi padi menurun terhadap kenaikan harga beras?
    1. Apakah ada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga beras?
    2. Apakah ada  pengaruh produksi padi menurun dan kebijakan pemerintah secara bersama terhadap kenaikan harga beras?
  1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan begitu juga halnya penelitian ini mempunyain tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari variabel produksi padi menurun terhadap kenaikan harga beras.
  2. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga beras.
  3. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara produksi padi menurun  dan kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga beras.
  1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

Pembangunan Pertanian.

b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap penelitian – penelitian

selanjutnya.

c. Mengevaluasi efektifitas kebijakan harga dasar gabah di tingkat petani.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.   Tinjauan Pustaka

1. Harga

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang seringkali dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan.

Swastha (1990) mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang (ditambah beberapa produk) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. Banyak perusahaan mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya. Adapun tujuan tersebut dapat berupa mengkatkan penjualan, mempertahankan market share, mempertahnkan stabilitas harga, mencapai laba maksimum dan sebagainya.

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan mamiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa.

1.1   Indikator Harga

Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator yang mencirikan harga yaitu (Stanton, 1998) :

1. Keterjangkauan harga

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk

3. Daya saing harga

4. Kesesuaian harga dengan manfaat

2.  Produksi

Menurut Prof.Drs.Hindarsah (PIE makro: 8) “Produksi adalah semua tindakan untuk menambah faedah dengan menambah faktor-faktor produksi yang kekurangan, dengan maksud untuk dipertukarkan”. Berdasarkan pengertian ini pekerjaan industri, pekerjaan pertambangan, perdagangan dan pekerjaan yang menghasilkan jasa-jasa itu semua merupakan pekerjaan (kegiatan) produksi, karena segala kegiatan usahanya bertujuan menaikkan nilai atau faedah.

Sedangkan menurut JR. Hicks (PIE makro: 9) ”Produksi adalah setiap usaha/kegiatan yang ditujukan umtuk memenuhi kebutuhan orang dengan jalan pertukaran”.

Kemudian menurut menurut Ace Partadireja (1991: 21), Produksi diartikan “segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran”.

Kegiatan menambah kegunaan/nilai atas sesuatu benda yang termasuk kegiatan produksi meliputi;

  1. Kegunaan barang menurut bentuk
  2. Kegunaan menurut tempat
  3. Kegunaan menurut waktu
  4. Kegunaan milik

5.   Guna menurut unsur

3.  Kebijakan Pemerintah

  • Chandler dan Plano ( 1988 )
    Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya
    yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan
    secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.
  • Thomas R. Dye ( 1981 )
    Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ), dimana          , termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
  • Easton ( 1969 )
    Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
    Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.
    Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan
    tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga
    definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
  • Anderson ( 1975 )
    Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan
    dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut
    adalah :
    1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
    tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
    2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
    3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
    pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
    dilakukan.
    4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan
    tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau
    bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak
    melakukan sesuatu.
    5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan
  • Jones ( 1977 )
    Jones menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, yaitu :
    1) Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu
    sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah
    itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
    2) Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tehadap masalah-masalah,
    terhadap kebijakan negara, dan memecahkannya.
  • Heclo ( 1972 )
    Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian
    tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah.
    Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini
    dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa yang dipilih oleh
    pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan
    suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.
  • Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
    Merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan
    yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat
    kebijakan dan yang melaksanakannya.
  • Robert Eyestone
    Secra luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan suatu unit
    pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai
    democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan
    rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.
  • Richard Rose
    Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
    berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang
    bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami
    sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk
    melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara
    dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal
    tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu
    hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  • Carl Friedrich
    Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
    seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang
    memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan
    yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu
    tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini
    dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah ( intervensi sosio kultural )
    dengan mendayagunakan berbagai instrumen ( baik kelompok, individu maupun
    pemerintah ) untuk mengatasi persoalan publik.
  • James Anderson
    Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan
    oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah.
    ·
  • Amir Santoso
    Pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua
    kategori, yaitu :
    1) Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakantindakan
    pemerintah.Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai
    kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision
    making dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu
    kebijakan.
    2) Pendapat ahli yang memberikn perhatian khusus pada pelaksanaan
    kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :
    a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusankeputusan
    pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksudmaksud
    tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik
    sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan
    kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para
    pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
    tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
    Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh
    pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi
    negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.
    b. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.
    Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung
    kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan
    ( Presman dan Wildvsky ). Definisi ini dapat diklasifikasikan
    sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah
    didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik.

B.   Kerangka Penelitian

Keterangan :

Variabel bebas          : produksi padi menurun (X1)

Kebijakan pemerintah (X2)

Variabel terikat        : kenaikan harga beras (Y)

C.   Hipotesis

  1. Ada pengaruh yang signifikan antara produksi padi menurun terhadap kenaikan harga beras
  2. Ada pengaruh yang signifikan antara Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga beras
  3. Ada Pengaruh yang signifikan antara produksi padi menurun dan Kebijakan pemerintah secara bersama terhadap kenaikan harga bera

BAB III

METODE PENELITIAN

A.      Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 10 pasar yang ada di pekalongan.

Sedangkan waktu penelitianya dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Mei.

B.      Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2003:14), “Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berbentuk angka/data kualitatif yang di angkakan”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dalam arti data yang diperoleh dari populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistic yang digunakan kemudian diinterprestasikan.

C.      Populasi, Sampel dan Sampling

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian populasi, dimana peneliti meneliti semua populasi, sehingga tidak ada sampel dan sampling.

Dalam hal ini populasinya adalah 10 pasar yang ada di pekalongan yaitu:

Pasar Kesesi, Pasar Kajen, Pasar Bojong, Pasar Wiradesa, Pasar Wonopringgo, Pasar Kedungwuni, Pasar Doro, Pasar Banyu Urip, Pasar Tirto, Pasar Lebakbarang.

D . Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

  1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang akan diselidiki pengaruhnya, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah produksi padi menurun (X1) dan kebijakan pemerintah (X2).
  2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang diramalkan akan ada hubungan yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kenaikan harga beras(Y).

E.    Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Variabel kenaikan harga beras (Y)                        : Sumber data sekunder dari laporan keuangan pengurus pasar, Sumber data primer diperoleh dari kepala pengelolaan pasar

2. Variabel produksi padi menurun (X1)                   :  Sumber data primer yang diperoleh dari kantor kecamatan

3. Variabel kebijakan pemerintah (X2)                      : Sumber data primer yang diperoleh dari kantor kecamatan

F.    Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kuesioner atau angket.

  1. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai kenaikan harga beras. Dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan pegawai & petugas pasar selaku pengelola pasar.

G.   Teknik Uji Prasyarat Analisis

  1. Uji normalitas

Kenormalan data-data yang diperlukan untuk uji statistik berikutnya. Uji normalitas data merupakan uji keselarasan untuk mengetahui kepastian berapa data yang diperoleh. Menurut Ghozali (2001:77), “Uji normalitas menggunakan uji kolmogrov-smirnov, dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak”.

Apabila signifikansi hitung > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal dan apabila signifikansi hitung ≤ 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pengujian uji normalitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS.

  1. Uji Linearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model persamaan yang diperoleh cocok/tidak. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

  1.                                 i.      Uji Statistik

, (1-a) (k-2;n.k)

  1.                               ii.      Kesimpulan
    1. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka Ho diterima berarti persamaannya linier.
    2. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka ho ditolak berarti persamaannya tidak linier.

H.      Teknik Analisis Data

1.     Analisis Korelasi Berganda

Menurut Eny (2006:42) dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

= koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2

= koefisien predictor X1

= jumlah item antara X1 dengan Y

= jumlah kuadrat kriterium Y

2.       Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan antara aspek pengaruh asal sekolah menengah (X1) dan lingkungan sosial (X2) terhadap kemampuan bertanya mahasiswa. Menurut Sudjana (2002:69):

Persamaan regresinya: Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan:

A      = koefisien regresi (konstanta)

b1     = koefisien regresi untuk X1

b2     = koefisien regresi untuk X2

X1    = asal sekolah menengah

X2    = lingkungan sosial

DAFTAR PUSTAKA

Joko suwandi, 2002. Pengantar ilmu ekonomi, Surakarta;FKIP

Buku Materi Pokok (BMP) Kebijakan Pemerintah (IPEM4538).

Word press. 2007. Ilmu Manajemen penetapan Harga Jual

Diambil pada tanggal 27 maret 2011.

Achmad Suryana dan Sudi Mardiyanto. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras,

Jakarta , LPEM –FEUI.

Achmad Suryana. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketaha-

nan Pangan, FE UGM.

Sudarsono. 1984. Pengantar Ekonomi Mikro . Modul 1-5, Jakarta: Universitas

Terbuka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s